Minggu, 23 Januari 2011

Sebanyak tujuh unit

Sebanyak tujuh unit alat berat dikerahkan untuk mengeruk material lahar dingin yang menutupi Jalan Yogyakarta-Magelang di kilometer 23 di Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Magelang. Proses pengerukan diperkirakan selesai pada tengah malam nanti.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah alat berat terlihat melakukan pengerukan di beberapa titik, yakni di sisi barat, tengah, dan timur aliran Kali Putih yang saat ini terbagi menjadi tiga aliran. Setelah aliran banjir mulai mereda, alat-alat berat tersebut langsung melakukan pengerukan material yang menumpuk di badan jalan.

Selain tumpukan material pasir, batu-batu berukuran besar juga terlihat berserakan di tengah badan jalan. “Timbunan material yang cukup tebal terdapat di bagian tengah antara aliran Kali Putih yang baru dan lama. Makanya, pengerukan difokuskan di sana,” kata Kasatlantas Polres Magelang, AKP Pol Widiyanto kepada media massa, Minggu, 23 Januari 2011.

Untuk melakukan pengerukan material lahar dingin ini, dia melanjutkan, dikerahkan sebanyak tujuh unit alat berat yang terdiri atas lima unit backhoe dan dua unit loader. “Setiap banjir lahar dingin menerjang, alat-alat berat langsung dikerahkan untuk membuka jalur lalu lintas Jalan Yogyakarta-Magelang ini," tuturnya.

Widiyanto memperkirakan proses pengerukan akan selesai hingga tengah malam nanti. “Ini cukup tebal timbunan materialnya. Kalau tidak tebal, kira-kira tiga jam saja sudah selesai. Ini kelihatannya hingga tengah malam nanti jalur ini bisa dilewati arus kendaraan,” ujar dia.

Jumat, 07 Januari 2011

Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Wilayah Kabupaten Gunung Kidul masih menjadi salah satu daerah tertinggal di DI Yogyakarta. Pengentasan masyarakat dari kemiskinan di Gunung Kidul cenderung stagnan karena keterbatasan sumber daya alam dan lapangan kerja. Saat ini masih terdapat 19.000 angkatan kerja yang menganggur di Gunung Kidul.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Gunung Kidul Dwi Warna Widi Nugraha, investor atau pengusaha berskala besar belum tertarik menanamkan investasi di Gunung Kidul. Mayoritas warga mengandalkan pekerjaan di sektor pertanian yang didominasi ladang pertanian tadah hujan dengan panen padi hanya satu kali dalam setahun.

Hingga kini Gunung Kidul juga masih dikenal sebagai daerah penyuplai tenaga kerja pembantu rumah tangga dan buruh kasar. Sebagian besar generasi muda memilih merantau ke berbagai kota yang sebagian besar berbekal pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Di wilayah Jabodetabek, misalnya, terdapat 100.000 pekerja yang berasal dari Gunung Kidul.

Angka kemiskinan versi terbaru menunjukkan 26 persen dari seluruh masyarakat Gunung Kidul masih dibekap kemiskinan. Angka ini bergerak dari 18,21 persen tahun 2005 menjadi 28,9 persen tahun 2007 dan 25,96 persen tahun 2008. "Meskipun miskin, warga Gunung Kidul masih bisa memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan," lanjut Dwi.

Untuk kebutuhan pangan, misalnya, seluruh warga Gunung Kidul sudah mengonsumsi beras sebagai pangan utama. Pada tahun 2008-2009 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mampu menyuplai 30 persen cadangan pangan DIY. "Makan tiwul hanya sebagai pendamping nasi," kata petani Dusun Karangasem, Wonosari, Mugi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunung Kidul Syarief Armunanto menambahkan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan di Gunung Kidul masih terkendala keterbatasan infrastruktur jalan desa yang panjangnya hampir tiga kali lipat jalan kabupaten atau lebih 2.000 kilometer. Pembangunan jalur jalan lintas selatan yang diharapkan bisa mendongkrak perekonomian warga di selatan Gunung Kidul juga baru terselesaikan 20 kilometer dari total 84 kilometer. Demikian catatan online Blogger Nekad tentang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

Rabu, 05 Januari 2011

kebijakan Sistem Administrasi Badan Hukum

Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie menyatakan, penerapan kebijakan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Kehakiman tidak salah. Namun, kebijakan itu justru diakal-akali oleh pengusaha yang menjadi rekanan pengadaan Sisminbakum yang tak lain merupakan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD).

"Kebijakannya sendiri untuk komputerisasi tidak salah. Tetapi, di sini ada unsur bahwa pengusahanya ngakalin, menyalahgunakan kesempatan dalam kesempitan," kata Kwik, Rabu (5/1/2011), seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Kecurigaan Kwik ini didasarkan pada data investasi yang dilakukan pihak swasta dalam pengadaan sistem elektronik Sisminbakum yang hanya mencapai Rp 500 juta, tetapi keuntungan yang diraih dinilai berlebihan, karena mencapai Rp 410 miliar.

"Kenapa bisa terjadi ini? Investasi Rp 500 juta dan mendapatkan Rp 400 miliar itu kan keterlaluan. Sehingga dengan demikian saya sekarang memahami mengapa ini menjadi perkara," ujar Kwik.

Pihak swasta yang dimaksud adalah rekanan Departemen Kehakiman dalam mengadakan Sisminbakum yakni PT SRD. Di dalam perkara ini, pihak PT SRD yang sudah dijatuhi hukuman yakni Direktur Utama PT SRD, Yohannes Waworuntu yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 410 miliar. Setelah dipotong pajak, Yohannes pun diwajibkan untuk membayar kerugian negara tersebut Rp 378 miliar.

Terkait dengan status Yusril yang dianggap bertanggung jawab dalam perkara Sisminbakum ini, Kwik menyatakan bahwa Yusril tidak bersalah dalam mengeluarkan kebijakan Sisminbakum. "Saya tetap mempertahankan meringankan Yusril. Kebijakannya tidak salah. Pelaksanaannya yang diakali," pungkas Kwik. Demikian catatan online Blogger Nekad tentang kebijakan Sistem Administrasi Badan Hukum.
 
 
Copyright © 2013 Blogger Nekad All Rights Reserved Animal World