Minggu, 28 November 2010

Rencana pemerintah

Rencana pemerintah pusat mengizinkan taksi mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai bentuk "kompromi terselubung" karena masyarakat akan menganggap pemerintah propengusaha.

"Pembatasan BBM subsidi harus dikaji dengan mempertimbangkan banyak aspek," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, dihubungi dari Surabaya, Sabtu (27/11/2010.

Menurut dia, jika pemerintah pusat memastikan taksi berhak mengonsumsi BBM subsidi maka kondisi tersebut bisa ditengarai bakal menyinggung rasa keadilan rakyat Indonesia. "Pernyataan serupa juga saya sampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa," ujarnya.

Namun, jelas dia, sampai sekarang Hatta belum memberikan tanggapan apa pun. Akan tetapi, ia berharap pemerintah pusat dapat bersikap adil saat memutuskan kebijakan tersebut.

"Kalau pemerintah tetap mengizinkan taksi boleh memakai BBM subsidi, masyarakat yakin kepentingan pengusaha taksi yang kemungkinan pejabat tinggi lebih penting dibandingkan kebutuhan publik," katanya.

Padahal, bila dilihat dari kemampuan ekonomi, seorang pengusaha taksi lebih mampu membeli BBM nonsubsidi daripada masyarakat yang notabene kalangan menengah bawah.

"Adilkah kebijakan konsumsi BBM subsidi bagi pengusaha taksi yang mengoperasikan mobil mewah seperti Mercedes Benz atau Alphard," katanya.

Sementara, tambah dia, dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat 3 sudah ditegaskan kata "golongan masyarakat tertentu".

"Kenapa pemerintah tidak menggunakan pasal tersebut untuk menegaskan pembatasan BBM subsidi hanya kepada golongan itu," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah pusat dapat melakukannya tanpa memprioritaskan pengusaha taksi atau angkutan umum berbadan hukum lainnya yang memiliki latar belakang perusahaan. "Apalagi, suatu perusahaan atau badan hukum yang didirikan selalu bertujuan bisnis," katanya. Demikian catatan online Blogger Nekad tentang Rencana pemerintah.

Minggu, 14 November 2010

Google Inc

Setelah mengakuisisi YouTube pada 2006 senilai 1,65 miliar dollar AS dan DoubleClick pada 2008 sebesar 3,2 miliar dollar AS, Google Inc kini tengah berencana membeli beberapa perusahaan lagi untuk mendukung layanan online miliknya. Rencana tersebut diungkapkan David Lawee, Vice President of Corporate Development Google, akhir pekan lalu.

Menurut Lawee, akuisisi adalah salah satu langkah untuk meningkatkan produk-produk yang dihasilkan Google. Itu sebabnya, perusahaan mesin pencari internet terbesar ini akan terus melakukan akuisisi untuk memperluas bisnis barunya. Dengan begitu, "Tidak akan mengejutkan jika kami akan melihat lebih banyak kesempatan besar. Dunia saat ini berubah sangat cepat. Perusahaan yang dua tahun lalu masih kecil kini sudah menjadi sangat besar," kata Lawee dalam sebuah wawancara yang dikutip Bloomberg.

Sayangnya, Lawee belum mengungkapkan, perusahaan mana saja yang kini menjadi incaran Google. Yang jelas, selama sembilan bulan pertama tahun ini saja, perusahaan yang berbasis di California tersebut telah mengeluarkan dana sebanyak 1,6 miliar dollar AS untuk mengakuisisi lebih dari 20 perusahaan untuk mendukung produk-produk Google. Demikian catatan online Blogger Nekad tentang Google Inc.

Kamis, 11 November 2010

Yusril Ihza Mahendra

Tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan hukum, Yusril Ihza Mahendra, mengaku siap maju ke persidangan.

"Kita tidak bisa menolak. Kita berharap hal ini musti dikaji lebih jauh, karena ini menyangkut kebijakan," kata Pengacara Yusril, Maqdir Ismail, di Kejaksaan Agung, Kamis 11 November 2010

Menurut dia, kebijakan tidak bisa diadilli, kecuali ada perbuatan pidana."Dan kebijakan ini tidak ada pidananya," kata dia

Kubu Yusril berharap, pihaknya bisa menghadirkan saksi yang meringankan di pengadilan. "Supaya perkara ini bisa dilihat secara jernih, jangan ada asumsi-asumsi," kata dia

Sampai saat ini, pihaknya belum mendapat kabar keberadaan berkas Yusril, apakah sudah dinyatakan lengkap atau belum. "Tunggu Pak Babul saja," kata dia

Sementara Yusril mengaku tidak tahu menahu soal penetapan biaya akses yang menjadi permasalahan dalam kasus itu. "Bukan saya yang menetapkan tarifnya, swasta sendiri yang menetapkan tarifnya," ujarnya

Negara, kata Yusril, tidak memiliki biaya sehingga pihak depatermen kehakiman ketika itu menggandeng swasta, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika.

Sebelumnya diberitakan, Yusril Ihza Mahendra telah menyerahkan dokumen-dokumen kepada penyidik Kejaksaan Agung. Dokumen itu untuk melengkapi penyidikan terhadap kasusnya.

Beberapa dokumen yang diserahkan antara lain, data statistik yang menunjukkan jumlah perusahaan yang berdiri setelah dan sebelum sisminbakum ada.

Ada pula surat perjanjian dengan IMF. Termasuk syarat yang dibuat mantan menteri hukum dan HAM, Andi Matalata, kepada Menteri Keuangan terkait biaya pemeliharaan sistem online tersebut.

Dalam surat tersebut, katan Yusril, Andi meminta dana sebesar Rp10 miliar kepada menteri keuangan tiap bulannya. Uang itu digunakan untuk biaya operasional sisminbakum. Pengajuan dana tersebut diberlakukan pasca disitanya aset sisminbakum oleh kejaksaan. Demikian catatan online Blogger Nekad tentang Yusril Ihza Mahendra.

Rabu, 10 November 2010

Mafia Pajak

Mabes Polri menegaskan, terdakwa kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan merupakan tahanan titipan pengadilan. "Gayus itu adalah tahanan pengadilan karena dia merupakan terdakwa kasus mafia pajak dan dalam proses pengadilan," kata Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) I Ketut Yoga Ana kepada wartawan, Rabu (10/11/2010).

Menurut Yoga, status Gayus di bawah pengadilan dan dititipkan ke Rumah Tahanan Polri. "Bukan polisi yang memilihkan rumah tahanan untuk Gayus, tapi pengadilan yang titip, dan meminta ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok," jelas Yoga.

Ditanya apakah Gayus akan dipindahkan dari Rutan Mako Brimob ke rumah tahanan yang lain karena telah diizinkan bebas beberapa hari, Yoga menjawab, itu bukan wewenang kepolisian. "Tanya sama jaksa saja," katanya.

Gayus Tambunan diketahui keluar dari selnya karena meminta izin dengan alasan sakit dan ingin berobat. Izin terhadap Gayus disetujui oleh Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Komisaris Iwan Siswanto. Sampai hari Sabtu (6/11/2010) malam, Gayus diketahui belum kembali ke selnya, ia pun dicari oleh Densus 88 dan diketemukan polisi di rumahnya di Kelapa Gading. Demikian informasi dari Blogger Nekad tentang Mafia Pajak.

Selasa, 09 November 2010

Tema Pidato

Pihak Gedung Putih, Amerika Serikat, menyampaikan Tema Pidato Presiden AS saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat.

Tema pidato tersebut mengenai demokrasi, pembangunan, pluralisme, dan agama. Pidato ini disebut-sebut sebagai pidato besar yang pengaruhnya setara dengan pidato Obama ketika di Kairo, Mesir, pada Juni 2009 lalu.

Kami dapatkan informasi mengenai tema pidato ini dari Deputy National Security Advisor, Ben Rhodes.

"Beliau mengatakan bahwa isi pidato ini setara dengan pidato Obama di Mesir yang berjudul 'A New Beginning'," kata Kepala Kantor Komunikasi Vishnu Juwono, Selasa (9/11/2010) di Depok, Jawa Barat.

Karena ini pidato besar, kata Vishnu, kemungkinan kecil ada sesi tanya jawab di acara tersebut. Vishnu tidak menjelaskan apakah pidato tersebut disampaikan dengan teks atau tidak.

Adapun alasan pemilihan tema ini, katanya, atas pertimbangan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang patut menjadi teladan dalam hal demokrasi.

Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pidato tersebut juga menjadi sarana Obama yang ingin mendekatkan hubungan antara Amerika Serikat dan dunia Islam.

Rencananya, kuliah umum Obama berlangsung di Gedung Balairung UI, Rabu (10/11/2010) mulai sekitar pukul 11.00 WIB. Demikian catatan online Blogger Nekad tentang Tema Pidato.

Minggu, 07 November 2010

Semangat Reformasi

Semangat Reformasi adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar karena rakyat belum melihat komitmen kuat dan positif.

Berdasarkan hasil temuan survei yang dilakukan lembaga Survei Indonesia (LSI), ditarik kesimpulan bahwa persepsi publik terhadap penegakan hukum di indonesia semakin buruk. "Hampir semua rakyat merasakan begitu banyak korupsi di negara ini," ujar peneliti LSI Burhanudin Muhtadi di kantor LSI, Menteng, Jakarta, Minggu 7 November 2010.

Burhan menjelaskan ada penurunan yang tajam persepsi publik atas kondisi penegakan hukum secara nasional. Tingkat kepercayaan publik atas penegakan hukum mencapai masa keemasan pada bulan Juni-akhir 2009. Tahun 2010, persepsi ini mencapai titik terendah.

"Hanya 36 persen yang mengatakan masih baik. Sedangkan yang mengatakan buruk yang tadinya [2009] 15 persen kini naik jadi 20an persen," kata Burhan.

Dia menilai kondisi ini harus dicermati betul oleh pemerintah karena rakyat ternyata tak mendapati realitas seperti yang digembar-gemborkankan para penegak hukum.

Masyarakat yang menjadi responden umumnya merasakan korupsi di negeri ini tinggi (47,2 persen) atau sangat tinggi (21,9 persen). "Yang mengatakan rendah cuma 0,4 persen. Masyarakat menyadari kondisi memprihatinkan dalam tingkat korupsi di republik ini," kata Burhan.

LSI melakukan survei tatap muka mengenai persepsi ketidakpercayaan publik pada lembaga pemberantasan korupsi pada 11-20 Oktober 2010 dengan metode populasi warga negara indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu.

Sampel yang dapat diolah sebesar 1.824 responden dari 2000 yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Margin of eror diperkirakan kurang lebih 2,4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Demikian informasi dari Blogger Nekad tentang Semangat Reformasi.
 
 
Copyright © 2013 Blogger Nekad All Rights Reserved Animal World